MADIUN, BacaJatim.com — Razia penyakit masyarakat yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Madiun, Senin malam (13/10), kembali mengungkap fakta mencengangkan. Dari 20 pekerja seks komersial (PSK) yang diamankan di dua lokasi berbeda, enam orang dinyatakan positif mengidap penyakit menular berisiko tinggi, termasuk dua warga asli Kabupaten Madiun.

Operasi dilakukan secara serentak di Bypass Saradan dan wilayah sekitar Stadion Caruban, dua kawasan yang selama ini dikenal rawan praktik prostitusi terselubung. Di Saradan, petugas mengamankan 19 PSK. Dari hasil pemeriksaan cepat oleh Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Madiun, 5 orang positif penyakit menular, terdiri dari 2 warga lokal dan 3 warga luar daerah.

Sementara itu, di Caruban, petugas menemukan 1 waria warga Madiun yang juga positif mengidap penyakit menular seksual. Temuan ini menambah panjang daftar penyakit masyarakat yang kini menjangkiti wilayah Kabupaten Madiun.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Imam Nurwedi, melalui Kabid Penegakan Peraturan Daerah (PPHD) Danny Yudi Satriawan, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik maksiat dan pelanggaran hukum daerah.

“Kami tegaskan, tidak ada toleransi bagi pelanggar Perda. Kegiatan ini akan terus kami lakukan, karena menyangkut ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Warga Madiun sendiri harus sadar, penyakit masyarakat bukan hanya persoalan moral, tapi juga ancaman kesehatan,” tegas Danny.

Ia menambahkan, seluruh PSK yang terjaring akan diproses sesuai ketentuan. Mereka diserahkan kepada Dinas Sosial dan KPA untuk pembinaan dan penanganan medis lanjutan.

Satpol PP juga memastikan akan meningkatkan intensitas operasi malam hari di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat prostitusi. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai peredaran penyakit menular dan membersihkan wilayah Madiun dari aktivitas yang melanggar norma sosial.

“Kami minta masyarakat ikut berperan aktif. Laporkan bila ada aktivitas serupa di lingkungan masing-masing. Penegakan Perda adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.