OPINI – Pembangunan ekonomi sering kali dipromosikan sebagai jalan tunggal menuju peradaban yang makmur dan modern. Di bawah panji kemajuan, negara kerap merumuskan kebijakan megah yang mengandalkan industrialisasi dan investasi asing sebagai mesin penggerak utamanya.
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi dan janji penciptaan lapangan kerja, tersimpan ketegangan eksistensial yang mendasar ketika logika modal mulai merambah dan mengubah lanskap kehidupan masyarakat lokal. Modernisasi yang dipaksakan dari atas sering kali gagal mengenali bahwa ruang yang diintervensi bukanlah lembaran kosong, melainkan sebuah ekosistem sosial, budaya, dan ekologis yang telah memiliki tatanan nilai mandiri.
Ketika benturan antara ambisi teknokratis dan kedaulatan komunitas lokal terjadi, pembangunan tidak lagi menjadi instrumen emansipasi, melainkan berubah menjadi bentuk penaklukan baru.
Fenomena inilah yang kini membayangi Pulau Madura melalui kesepakatan bilateral yang baru-baru ini ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok mengenai rencana pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Rencana ini menuntut pembongkaran kritis melalui kacamata filsafat keadilan yang mendalam.
Melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP) yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemitraan strategis ini mengarahkan relokasi sejumlah klaster industri manufaktur asal Tiongkok, seperti industri poliester, tekstil, benang, cokelat, hingga matras, ke atas tanah garam Pulau Madura.
Secara kalkulatif-utilitarian, narasi resmi pemerintah menjanjikan pemerataan ekonomi Jawa Timur guna menyeimbangkan konsentrasi industri berat Petrokimia di Gresik, sekaligus memproyeksikan penciptaan lapangan kerja padat karya dalam jumlah besar.
Namun, ketika instrumentalisme ekonomi tersebut berhadapan dengan struktur sosial, budaya, dan ekologi masyarakat lokal, janji kemakmuran tersebut berpotensi menyembunyikan ketidakadilan sistemik. Kebijakan ini berisiko mengorbankan hak-hak eksistensial komunitas demi akumulasi kapital makro, sebuah realitas yang memicu perdebatan sengit tentang batas-batas keadilan pembangunan.
Kekerasan Epistemik dan Ruang Hidup Masyarakat Madura
Perluasan perspektif terhadap realitas tersebut membongkar adanya kekerasan epistemik, di mana parameter kesejahteraan didefinisikan secara sepihak oleh teknokrat Jakarta dan korporasi asal Tiongkok.
Madura, dalam imajinasi negara, direduksi menjadi sekadar “ruang kosong” yang terbelakang secara ekonomi dan sah untuk diintervensi. Logika ini menafikan bahwa Madura memiliki ekosistem sosial-ekonomi mandiri yang telah berakar selama berabad-abad.
Pemaksaan transformasi dari corak agraris-maritim menjadi industrial-manufaktur bukan sekadar perubahan sektor mata pencaharian, melainkan sebuah disrupsi paksa terhadap ruang hidup ontologis masyarakat lokal demi memfasilitasi sirkulasi modal transnasional yang asing bagi mereka.
Utilitarianisme dan Problem Pengorbanan Minoritas
Bila kita menilai nota kesepahaman ini melalui sudut pandang utilitarianisme Jeremy Bentham dalam An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), yang menegaskan bahwa kesenangan dan rasa sakit merupakan penguasa berdaulat yang mendikte tindakan manusia, kebijakan industrialisasi Madura sekilas memang tampak absah secara moral karena berorientasi pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number).
Pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta integrasi Madura ke dalam rantai pasok global dipandang sebagai utilitas positif yang dapat mengangkat kesejahteraan material masyarakat yang selama ini berada di pinggiran gerak pembangunan nasional.
Di sinilah letak cacat fundamental utilitarianisme kalkulatif, yang cenderung melegitimasi pengorbanan kaum minoritas demi kepuasan agregat mayoritas.
Manifestasi nyata dari kegagalan etis tersebut terlihat ketika lahan pertanian produktif dan ruang hidup pesisir di Bangkalan dialihfungsikan menjadi kawasan pabrik terpadu. Pada titik tersebut, utilitas ekonomi yang dinikmati oleh korporasi dan negara sebenarnya dibayar mahal oleh hilangnya kedaulatan ruang, degradasi lingkungan, dan keterasingan sosial masyarakat Madura.
Kasus ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi sekadar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau volume investasi bilateral. Sebab, kebahagiaan semu yang dibangun di atas penderitaan struktural komunitas lokal pada dasarnya merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata.
Jika kita merujuk pada cara pandang John Stuart Mill tentang kualitas kesenangan dalam Utilitarianism (1861), yang membedakan antara kesenangan rendah atau inderawi dan kesenangan tinggi atau intelektual-spiritual dengan adagium bahwa lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas, maka utilitarianisme kasar yang diterapkan pemerintah telah gagal membedakan antara pemuasan material jangka pendek dan kebahagiaan eksistensial jangka panjang.
Lapangan kerja padat karya yang dijanjikan sering kali menghasilkan “kesenangan rendah” (lower pleasures) berupa upah minimum yang habis untuk konsumsi harian. Sementara itu, nilai-nilai luhur seperti ikatan batin dengan tanah leluhur, kemandirian subsisten, dan ketenangan hidup beragama berpotensi dihancurkan.
Oleh sebab itu, mengorbankan hak fundamental warga Bangkalan demi menaikkan persentase pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bentuk tirani mayoritas agregat yang memperlakukan manusia bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai bahan bakar mesin kapitalisme.
Perspektif John Rawls: Keadilan sebagai Fairness
Apabila kita menggeser paradigma berpikir pada teori justice as fairness dari John Rawls dalam A Theory of Justice (1971), kerja sama internasional ini tampak gagal melewati ujian veil of ignorance atau tirai ketidaktahuan.
Kerangka Rawlsian menegaskan bahwa struktur masyarakat yang adil harus diatur sedemikian rupa melalui difference principle atau prinsip perbedaan, di mana ketimpangan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan kepada kelompok yang paling tidak beruntung.
Dalam konteks pemindahan klaster manufaktur padat karya dari Guangdong dan Zhanjiang ke Madura, masyarakat lokal justru berpotensi ditempatkan pada anak tangga terbawah dalam rantai nilai. Mereka rentan dieksploitasi sebagai buruh murah dengan upah minimum, sementara posisi manajerial, kendali teknologi, dan margin keuntungan terbesar tetap mengalir kepada entitas kapitalis asing serta oligarki domestik.
Ketimpangan struktural tersebut diperparah oleh asimetri informasi dan kuasa, di mana kesepakatan besar dirumuskan di ruang tertutup Jakarta dan Tiongkok tanpa pelibatan partisipatif yang memadai dari subjek terdampak.
Di sinilah keadilan Rawlsian menuntut agar sebelum regulasi industri diketuk, posisi masyarakat paling rentan harus dijamin tidak semakin terpuruk. Kondisi tersebut menjadi sulit dipenuhi ketika logika akumulasi kapital yang agresif menjadi kekuatan tertinggi.
Dalam skema TCTP di Wiraraja, asas kesempatan yang adil (fair equality of opportunity) dari Rawls juga berpotensi terdistorsi secara struktural.
Masyarakat Bangkalan, yang mayoritas tidak disiapkan dengan literasi industri manufaktur canggih, secara otomatis berisiko tersisih dari posisi-posisi strategis. Mereka dipaksa masuk ke dalam pasar tenaga kerja dalam kondisi “cacat kompetisi”.
Akibatnya, alih-alih mengentaskan kemiskinan, industrialisasi justru berpotensi mereproduksi kelas sosial baru: proletariat urban Madura yang miskin kota. Mereka terasing di tanah mereka sendiri, sementara surplus ekonomi diekstraksi ke luar pulau.
“Tirai ketidaktahuan” ala Rawls seolah disingkap oleh para pembuat kebijakan untuk memastikan kepentingan pemilik modal tetap diuntungkan di atas kerapuhan masyarakat lokal.
Imperialisme Ekologis dan Alienasi Masyarakat
Kritik yang lebih fundamental dapat diajukan melalui teori keadilan ruang dan keadilan lingkungan yang melihat bagaimana tata ruang agraria dan maritim Madura berpotensi diubah secara paksa demi melayani kepentingan sirkulasi modal global.
Relokasi pabrik-pabrik yang sudah tidak efisien atau mengalami pengetatan regulasi lingkungan di Tiongkok lalu dipindahkan ke wilayah berkembang seperti Madura dapat dibaca sebagai fenomena imperialisme ekologis.
Dalam skema semacam itu, risiko pencemaran, limbah industri poliester, dan beban ekologis dipindahkan ke wilayah pinggiran, sementara keuntungan finansial ditarik kembali ke pusat kemakmuran.
Secara kultural, masyarakat Madura memiliki keterikatan spiritual dan eksistensial yang kuat terhadap tanah dan laut melalui falsafah hidup yang mandiri. Namun, mereka kini berpotensi dipaksa bertransformasi menjadi masyarakat proletar industri yang tercerabut dari akar budayanya.
Pemaksaan corak produksi modern tersebut mengabaikan kapasitas agensi lokal dan berpotensi menghancurkan tatanan sosial tradisional.
Fenomena ini menciptakan apa yang disebut Karl Marx dalam Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 sebagai alienasi, yaitu keterasingan pekerja dari produknya, dari tindakan produksi, dari hakikat dirinya (species-essence) sebagai manusia kreatif, serta dari sesama manusia akibat sekat kapitalistik.
Secara lebih mendalam, alih fungsi lahan maritim dan agraria di Bangkalan berpotensi mengganggu relasi kosmis masyarakat Madura dengan alam. Industrialisasi poliester dan tekstil yang dikenal memiliki dampak lingkungan dapat berpotensi merusak ekosistem pantai dan mencemari sumber air bawah tanah Pulau Madura yang bersifat karst dan rentan.
Ketika nelayan tidak lagi bisa melaut karena pesisir diprivatisasi oleh Kawasan Industri Wiraraja, dan petani kehilangan lahan garam atau sawahnya, mereka mengalami alienasi eksistensial.
Mereka kehilangan kemandirian ekonomi sebagai produsen mandiri dan diturunkan derajatnya menjadi sekadar sekrup kecil dalam mesin produksi global yang monoton, terasing dari produk yang mereka buat, serta terfragmentasi secara sosial dari komunitas asalnya.
Krisis Keadilan Prosedural dan Pengakuan
Pada akhirnya, kesepakatan industri RI-Tiongkok di Madura ini menegaskan adanya krisis keadilan prosedural dan pengakuan dalam pembangunan kontemporer.
Sebab, keadilan bukan sekadar tentang bagaimana hasil-hasil ekonomi didistribusikan, melainkan tentang siapa yang diakui sebagai subjek yang berdaulat dalam menentukan arah masa depannya sendiri.
Ketika suara, kecemasan, dan pengetahuan lokal masyarakat Madura disisihkan oleh ambisi teknokratis untuk menyulap pulau tersebut menjadi magnet investasi baru, pembangunan telah berubah menjadi proyek pemandulan kemanusiaan.
Kerja sama ekonomi yang adil wajib menempatkan martabat manusia dan kelestarian ekosistem lokal sebagai batas absolut yang tidak boleh dilanggar oleh kalkulasi keuntungan sekecil apa pun.
Tanpa adanya reorientasi pemikiran yang radikal dari sekadar pertumbuhan kuantitatif menuju penghormatan terhadap hak-hak eksistensial warga, industrialisasi Madura hanya akan menjadi babak baru dalam sejarah panjang penaklukan ruang hidup rakyat demi kejayaan kapitalisme global dan komplotan oligarki nasional maupun lokal.
Pembangunan Kawasan Industri Wiraraja di Bangkalan harus digugat jika ia menuntut tumbal berupa hilangnya identitas kultural dan kedaulatan ekologis Madura.
Menolak reduksi manusia menjadi sekadar komoditas tenaga kerja adalah langkah awal untuk menegakkan etika pembangunan.
Jika negara terus memaksakan kehendak makro-kapitalistik ini tanpa redistribusi kuasa prosedural yang tulus kepada masyarakat lokal, maka jargon “pemerataan ekonomi” tak lebih dari sekadar eufemisme untuk kolonisasi ruang hidup internal domestik yang merampas masa depan generasi Madura.
Penulis : Masduki Fadli
Tokoh Pemuda Bangkalan

